SOSEK FAPET UNPAD

Fatamorgana Swasembada Daging

2010-01-30T06:35:00.002+07:00

ROCHADI TAWAF

Kegagalan program swasembada daging periode 2000-2009 terutama disebabkan beberapa hal. Pertama, Departemen Pertanian (Direktorat Jenderal Peternakan) asyik bermain di "kandang" sendiri tanpa melibatkan kegiatan lintas sektor. Artinya, dengan pendanaan yang sangat terbatas di Deptan harus dilaksanakan program yang memerlukan dana besar.
Kedua, berbagai data dan asumsi yang digunakan sangat bias sehingga tolok ukurnya tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Ketiga, program tersebut tidak memiliki landasan hukum kuat hanya dengan surat keputusan Menteri Pertanian dan baru diterbitkan pada 2007. Pedoman operasionalnya tidak membumi, misalnya sulitnya mendatangkan 1 juta bibit sapi dan meningkatkan produktivitas ternak sapi di dalam negeri dari sisi teknis dalam pemberdayaan sentra pembibitan sapi rakyat (village breeding centre/VBC).
Keempat, terlalu banyak kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kontraproduktif terhadap program tersebut. Kelima, pola pikir yang seolah memisahkan pengembangan peternakan sapi potong dengan komoditas daging serta tidak menetapkan target swasembada yang identik dengan tujuan pembangunan peternakan. Jadi, Deptan yang seharusnya mengurusi produksi jadi mengurusi komoditas yang berpihak pada konsumen.
Salah satu upaya agar produksi peternakan tidak tergantung pada impor sapi bakalan adalah menyediakan sapi bakalan di dalam negeri. Upaya yang harus dilakukan adalah mengembangkan VBC. Sebenarnya VBC telah dikukuhkan melalui surat keputusan Mentan yang menyatakan bahwa pusat pengembangan pembibitan rakyat pada kawasan tertentu akan menghasilkan bibit-bibit sapi di Indonesia. VBC fatamorgana?
Artikel lengkap, Kompas 28 Januari 2010

Swasembada untuk Siapa?

2009-12-15T06:02:00.004+07:00

Rochadi Tawaf

Menyimak opini Sdr. Rachmat Setiadi tentang "Mampukah Jabar Berswasembada Daging?" ("PR", 17/11), yang secara terperinci telah menguraikan bahwa Jawa Barat akan sangat sulit berswasembada daging. Karena sebagai sentra konsumen daging di Indonesia, yang lebih layak dikembangkan di Jawa Barat adalah usaha penggemukan sapi potong ketimbang perbibitan. Demikian juga halnya jika kita simak mengenai pencanangan yang dilakukan pemerintah (Ditjen Peternakan Departemen Pertanian) pada 2000-2005, yaitu "swasembada daging on trend" dan pada 2005-2009 tentang P2SDS (program percepatan swasembada daging sapi), kedua program tersebut telah dinyatakan "gagal" yang diakui sendiri oleh pemerintah. Padahal, sebelumnya berbagai organisasi profesi dan masyarakat peternakan telah banyak memberikan masukan. Namun, kini pemerintah masih juga menetapkan program "swasembada daging jilid III" lanjutannya, yaitu swasembada daging sapi akan dapat dicapai pada 2014. Kali ini yang dipertaruhkan adalah "kredibilitas" seorang menteri pertanian yang juga merupakan sarjana peternakan. Sehingga, wajar jika muncul pertanyaan "swasembada daging sapi sebenarnya untuk siapa?"
Belajar dari dua kali kegagalan program berswasembada daging sapi 2000-2009, penulis mengidentifikasi akar masalahnya. Pertama, kegagalan dua kali program swasembada daging sapi lebih disebabkan antara lain karena Departemen Pertanian (Ditjen Peternakan) asyik bermain di kandangnya sendiri tanpa melibatkan kegiatan lintas sektor. Artinya, hanya dengan pendanaan yang ada di Deptan dan sangat terbatas harus melaksanakan program yang memerlukan dana besar.
Kedua, berbagai data dan asumsi yang digunakan "sangat bias" sehingga tolok ukurnya tidak sesuai dengan realita lapangan.
Ketiga, program tersebut tidak memiliki landasan hukum kuat, hanya dengan surat keputusan menteri pertanian dan baru diterbitkan pada 2007, seharusnya di awal tahun program pencanangan. Padahal, operasionalnya melibatkan kegiatan lintas sektor dan lintas wilayah (daerah).
Keempat, pedoman operasionalnya tidak membumi. Pada kasus ini pendapat Sdr. Rachmat Setiadi melukiskan secara kronologis implementasi sulitnya mendatangkan sejuta ekor bibit sapi dan meningkatkan produktivitas ternak sapi di dalam negeri dari sisi teknis secara gamblang.
Kelima, terlalu banyak kebijakan yang dibuat pemerintah pusat dan daerah yang kontraproduktif terhadap program tersebut. Sebut saja salah satunya, membuka selebarnya pemasukan daging impor dari negara yang belum terbebas penyakit mulut dan kuku dan pelarangan penggunaan hormon pertumbuhan di dalam negeri.
Artikel lengkap, Klik Pikiran Rakyat Online, 15 Desember 2009

Rekonstruksi Peternakan Sapi Perah Pasca Gempa

2009-10-04T08:57:00.002+07:00

Rochadi Tawaf

Berdasarkan data pemerintah bahwa gempa bumi berkekuatan 7,3 pada skala Richter pada tanggal 2 September 2009 yang berpusat di 142 km barat daya Tasikmalaya pada kedalaman 30 km, telah mengguncang sebagian wilayah Jawa Barat. Gempa ini mengakibatkan sedikitnya 64.398 rumah rusak berat dan 141.341 lainnya rusak ringan. Selain itu, yang juga rusak berat adalah 2.128 masjid, 1.134 sekolah dan madrasah, 232 kantor pemerintahan, serta 22 pondok pesantren. Menurut rencana, rekonstruksi dan rehabilitasi akan dilakukan pada pertengahan Oktober 2009 berpedoman pada keberhasilan penanganan pascagempa di DI Yogyakarta. Khususnya, di kawasan peternakan sapi perah di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
Di kawasan tersebut, peternak sapi perah seluruhnya tergabung dalam Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) dengan jumlah peternak 5.200 KK, populasi sapi perah 18.509 ekor dengan produksi susu rata-rata 130 ton/hari yang dilayani oleh 33 unit tempat penampungan susu.
Gempa tersebut telah memorak-porandakan infrastruktur Pos Keswan atau pos Inseminasi Buatan (IB), Milk Treatment (MT), 10 unit bangunan Tempat Penampungan Susu (TPS) dan 10 unit infrastruktur saluran air untuk budi daya sapi perah dalam kondisi rusak berat. Selain itu, sekitar seribuan kandang milik peternak dalam keadaan rusak ringan, sedang sampai berat (sumber Dinas Peternakan Jawa Barat). Secara psikis, yang tidak ternilai harganya adalah "trauma" yang di alami oleh para peternak dalam menghadapi hidup dan kehidupannya pascagempa bumi tersebut.
Artikel lengkap baca di Pikiran Rakyat Online, 4 Oktober 2009

The Impact of Imported Beef from Australia to Feedlot Besiness of Indonesia

2009-07-04T11:52:00.005+07:00

Rochadi Tawaf,
Rachmat Setiadi

In Indonesia, total population of beef cattle around 11 millions heads, generally were keeping by small holder business feedlot and only few of them is raised by feedlot company. The main problems are the breed quality, small scale and feed quality (roughage and concentrate). Production performances are indicated that ADG are 0.5-0.9 kg/day/heads. In several years for getting better performance, small holder beef farmers has interested to crossbred (Simmental and limousine cross with local cattle) and crossing with Ongole cross.
It will be an impact to Australian beef cattle farmers; in the North (NT and Queensland) area, they are beneficially, because they could sold the heavy cattle to slaughter house (good revenue for farmers). The disparity price has impact in the short term to the beef price in Indonesia, will have negative impact to the small scale farmers and feedlot firms, because the production cost will not covered by the beef price (as revenue--- price decrease. In long term, if the beef imports were continue from Australia, the feedlot business companies in Indonesia will be collapsed. For anticipation, in long term, Australia must export the feeder cattle to Indonesia with competitive price.
The price disparity between Australian imported beef and Indonesian beef has distorted the local beef market prices in Indonesia,its has impact on feedlot industries in Indonesia, have impact to decreased the live cattle imported price from Australia. In the long term this condition not conducive to the cattle farmers business in North Australia and feedlot business in Indonesia.
Download Tulisan Lengkapnya di Pustaka Nugraha (ppt)

Jadikan Jawa Barat Provinsi Domba

2009-06-28T20:55:00.003+07:00

Rochadi Tawaf
Dosen Fakultas Peternakan Unpad, Ketua II PB ISPI

Keberanian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan dengan mendeklarasikan sebagai provinsi sejuta sapi, sebenarnya merupakan tekad atas keprihatinan provinsi tersebut terhadap merosotnya populasi ternak sapi. Hal itu disebabkan kedua provinsi ini dalam sejarah persapian di Indonesia dikenal sebagai gudang ternak nasional. Upaya ini sangat efektif dilakukan guna menyadarkan semua pihak, terutama pemangku kepentingan peternakan untuk memperbaiki kinerjanya guna membangun kembali peternakan di kawasan itu. Selanjutnya, bagaimana dengan Jawa Barat?
Jawa Barat sebagai provinsi dengan populasi ternak domba terbesar secara nasional tidak kurang dari empat juta ekor atau sekitar 49% dari populasi ternak domba nasional sehingga pantas dinyatakan sebagai provinsi domba. Apalagi, domba yang ada di Jawa Barat dikenal sebagai plasma nutfah domba garut yang tidak dimiliki negara lain.
Klik Artikel lengkap di Pikiran Rakyat Online

Kisruh Harga Susu

2009-06-06T21:15:00.000+07:00

Rochadi Tawaf
Dosen Fakultas Peternakan Unpad, anggota Dewan Persusuan Nasional.

Pikiran Rakyat, Sabtu 6 Juni 2009

Penetapan secara sepihak penurunan harga susu segar oleh kalangan industri pengolah susu (IPS) sangat memprihatinkan masyarakat peternakan dan koperasi persusuan. Pada saat pemerintah mendorong agar sektor riil tumbuh, termasuk peternakan sapi perah dan koperasi persusuan, muncul persoalan disinsentif yang kontraproduktif. Argumen yang disampaikan bahwa peternak lokal merupakan bagian dari pasar global sehingga ketika harga susu dunia turun maka harga lokal pun harus menyesuaikan.
Masyarakat sangat prihatin karena banyak kalangan, termasuk birokrat, mengiyakan, dan seolah tidak ada masalah. Padahal, di tingkat akar rumput ada persoalan yang menyangkut hajat hidup rumah tangga peternak, usaha koperasi, sektor agrobisnis persusuan serta dampak negatif terhadap perekonomian di perdesaan.
Secara nasional setiap hari sekitar 1.300 ton susu segar disalurkan IPS. Ketika IPS menurunkan harga beli dari koperasi, tidak ada alaternatif saluran lain. Di pihak lain, menerima penurunan harga tersebut pasti berimplikasi pada pengetatan biaya handling dan pengangkutan susu atau menurunkan patokan harga pembelian dari anggota atau kedua-duanya. Peternak anggota adakalanya tidak paham dengan proses pembentukan harga. Yang mereka pahami setiap penurunan harga susu berakibat buruk pada peternak. Eksesnya bisa beragam mulai dari menurunnya kredibilitas pengurus koperasi di mata anggota, alasan untuk tidak patuh terhadap kewajiban sebagai anggota, dan banyak reaksi negatif lainnya. Pada dasarnya, peternak anggota yang pada umumnya merupakan kelompok berpendapatan marginal tidak siap menghadapi situasi penurunan harga output. Di pihak lain, penurunan harga susu tidak dapat sepenuhnya diatasi koperasi melalui upaya-upaya efisiensi.
Di tengah kisruh penurunan harga susu, yang perlu dikhawatirkan adalah reaksi negatif yang berdampak jangka panjang. Sangat mudah bagi peternak mengambil keputusan menjual aset-aset ternak sapi kepada para jagal. Dampak turunannya sangat luas, mulai dari depopulasi sapi perah di wilayah kerja koperasi, produksi dan suplai susu segar ke koperasi menurun, skala koperasi menjadi tidak ekonomis, keberlanjutan bisnis koperasi dan sektor hulu terancam, dan sebagainya.

Harga "input"
Peternakan sapi perah merupakan salah satu bidang usaha yang dikelola secara intensif. Akibatnya, pakan menjadi input eksternal (terutama konsentrat) dan biayanya relatif tinggi, biaya pakan dapat mencapai 70-80% dari biaya produksi. Dalam periode 2006-2008, harga pakan (konsentrat) meningkat sekitar 50% dari Rp 900,00 menjadi Rp 1.450,00. Penyebabnya beragam, di antaranya kenaikan harga BBM, persaingan penggunaan bahan pakan antarsektor usaha, kelangkaan bahan substitusi (hijauan), dan sebagainya.
Terjadinya penurunan harga BBM secara langsung dapat menekan ongkos operasional angkutan susu. Namun, penurunan harga BBM tidak serta-merta diikuti penurunan harga-harga barang lainnya sehingga dampaknya terhadap penurunan biaya tidak begitu besar. Berbeda dengan situasi pada 2006 ketika harga BBM naik, setiap kenaikan berimbas pada harga barang lainnya sehingga biaya operasional meningkat.
Penggunaan BBM mencapai 9%-10% dari keseluruhan margin di tingkat koperasi. Dari setiap liter susu, koperasi mengalokasikan biaya untuk BBM Rp 50,00 sampai Rp 60,00 per liter untuk transportasi. Penurunan harga BBM 18% berarti menghemat biaya per liter susu sekitar Rp 9,00 sampai Rp11,00. Penghematan ini tidak akan mampu menutup penurunan harga susu yang akan diberlakukan IPS yang mencapai Rp 100,00-200,00 per liter. Penurunan harga BBM terhadap penghematan biaya produksi di tingkat peternak tidak langsung berpengaruh, ongkos BBM hanya mengambil bagian 0,4%-05% dari total biaya yang dikeluarkan sehingga penurunan harga BBM tidak banyak membantu peternak.

Tak seimbang
Kemitraan yang dibangun antara IPS dan koperasi persusuan tidak selamanya berjalan mulus. Peranan IPS sangat strategis mengingat koperasi/peternak sapi perah tidak memiliki pilihan lain dalam menyalurkan produksi susu, hanya ke beberapa IPS. Eksesnya, segala inisiatif berkaitan dengan kebijakan perdagangan banyak muncul dari IPS, di antaranya dalam penetapan price list berdasarkan grade susu segar. Koperasi telah merespons kebijakan tersebut dengan meningkatkan kualitas susu mulai dari tingkat peternak sampai dengan handling susu di koperasi. Ada kesan penerapan ketentuan tersebut longgar ketika harga dunia tinggi atau IPS membutuhkan susu lokal, sebaliknya pemberlakuan price list diperketat ketika harga dunia rendah. Inkonsistensi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana kesungguhan IPS berkenaan dengan kualitas susu segar.
Saat ini dilaporkan banyak IPS yang memanfaatkan agen kolektor susu yang menampung/membeli susu dari peternak dengan harga lebih tinggi dari harga yang ditetapkan koperasi primer, adakalanya mereka menampung susu dangan mengabaikan grade kualitas susu.
Jalan keluar dari persoalan perdagangan susu segar adalah mendorong kalangan produsen lokal (koperasi susu dan peternak) tumbuh makin berdaya saing, berkembang menjadi kekuatan yang memiliki posisi tawar seimbang dengan mitra IPS. Dewasa ini, peternakan sapi perah masih menghadapi berbagai kendala dan masih memerlukan dukungan kebijakan berbagai pihak, terutama pemerintah, baik dalam pengembangan usaha koperasi, agrobisnis peternakan, perlindungan usaha, maupun dukungan kebijakan tenis peternakan sapi perah. Kisruh kesepakatan persusuan antara IPS dan koperasi kali ini, sebenarnya menguji keberpihakan pemerintah kepada peternak rakyat. ***

THE IMPACT OF IMPORTED BEEF FROM AUSTRALIA TO FEEDLOT BUSINESS IN INDONESIA

2009-05-11T14:52:00.001+07:00

Rochadi Tawaf (FAPET UNPAD) and
Rachmat Setiadi (Indonesia livestock Development studies)

Executive Summary
In Indonesia, total population of beef cattle around 11 millions, generally were keeping by small holder business feedlot and only few of them is raised by feedlot firms. The main problems are the breed quality, small scale and feed quality (roughage and concentrate). Production performances are indicated that average daily gain are 0.5-0.9 kg/day/heads in small holder farm and 1.2-1.5 kg/day/heads in feedlot company. In several years for getting better performance, Indonesia beef farmers has interested to crossbred (Simmental and limousine cross with local cattle) and crossing with Ongole cross.
The feedlot industry oriented is mainly direct to sufficiency beef supply from domestic production. For these goals, we need to import beef cattle as a substitute the demand and in the long term could be increasing supply from domestic production.
According the MLA report (2009) that, live cattle and carcass export to Indonesia during four years grew up rapidly. In 2007-08 export live cattle to Indonesia 547,000 heads, and in 2006-07 were 452,000 heads; and carcass export during 2007-08 were 46,100 ton increased around twice from 28,000 ton in 2006-07. Total value export trade live cattle to Indonesia around $ 341 million during 2007-08, compared to last year only $303 million and for carcass, increased from $ 73 millions in 2006-07 to $ 99 millions. This was the third after USA and Japan market, and was developed very rapidly, and predicted will be increased around 12% in 2009, and increased in next few years.
Actually, there is disparity of beef price in Indonesia between local and imported beef that the retail price for Australian beef only Rp. 42.500/kg (around $ 4.00 US) to local beef around Rp. 55,000/kg or $ 5.00 US. It will be an impact to Australian beef cattle farmers in the future, and for the Northern Territory and Queensland are beneficially, because they could sold the heavy cattle directly to slaughter house. On the other side, this disparity has impact to short term the beef price in Indonesia, will have negative impact to the small scale farmers and feedlot companies, because the production cost will not covered by the beef price. So, in long term, if the beef imports were continue from Australia, the feedlot business companies in Indonesia will be collapsed. For anticipation, in long term, Australia must export the feeder cattle to Indonesia with competitive price.
Conclusions: The price disparity between Australian imported beef and Indonesian beef has distorted the local beef market prices and its has impact on feedlot industries in Indonesia, have impact to decreased the live cattle imported price from Australia. This condition is not conducive to the cattle farmers in North area in Australia and feedlot business in Indonesia

Analisis Pembangunan Sektor Peternakan di Jawa Barat

2009-04-06T06:50:00.001+07:00

Rochadi Tawaf dan Achmad Firman
Berkaitan era otonomi daerah, setiap wilayah harus mampu mengembangkan berbagai sektor yang potensial untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Demikian juga dengan Propinsi Jawa Barat harus mencari sumber-sumber pendapatan dari berbagai sektor yang menjadi unggulan Jawa Barat terutama dalam peningkatan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto). Berbagai sumber yang potensial tersebut, selanjutnya diupayakan untuk dikembangkan melalui peningkatan investasi baik oleh swasta maupun oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pembangunan ekonomi regional di Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi Pembangunan Propinsi dituntut untuk melakukan reorientasi pembangunan dengan mengutamakan kekuatan inti (core business) perekonomian yang mempunyai prospek dalam skala regional maupun nasional. Salah satu core business Jawa Barat adalah bidang agribisnis dengan penetapan kawasan-kawasan yang berbasis agribisnis. Salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan agribisnis di Jawa Barat, yaitu dengan menetapkan fokus komoditas yang akan dikembangkan dengan menetapkan komoditas unggulan serta kawasan sentra produksinya berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki oleh setiap komoditas. Salah satu subsektor unggulan dalam bidang agribisnis di Jawa Barat adalah subsektor peternakan. Dilihat dari sisi potensi, usaha peternakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat pedesaan di Jawa Barat sebagai usaha sambilan ataupun sebagai usaha pokok keluarganya dan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan yang memiliki nilai ekonomi baik bagi pembangunan wilayah maupun bagi petani di Jawa Barat. Selain itu, pengembangan di subsektor peternakan memberikan kontribusi pada penyerapan jumlah tenaga kerja dan sebagai penghasil sumber pangan protein dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, apakah benar subsektor ini merupakan subsektor unggulan di Jawa Barat? Untuk itu, perlu dilakukan analisis yang komprehensif terhadap sub sektor ini dalam beberapa tahun kebelakang.
Klik Tulisan Lengkap (pdf)

Perkembangan Harga Daging dan Telur Ayam 1980 – 2004

2009-03-12T11:55:00.001+07:00

Nugraha Setiawan
Rata-rata harga daging dan telur ayam, selama 24 tahun terakhir hanya meningkat sebesar 7,4 dan 7,7 kali lipat. Pada tahun 1980 harga rata-rata daging dan telur ayam di Indonesia masing-masing sebesar Rp 1.618/kg dan Rp 931/kg, kemudian meningkat menjadi Rp 11.894/kg dan Rp 7.167/kg pada tahun 2004. Sementara itu, harga produk peternakan lain yaitu daging sapi, selama 24 tahun naik cukup tinggi dari Rp 2.132/kg menjadi Rp 38.162/kg, atau telah terjadi peningkatan sebesar 17,9 kali lipat. Sedangkan rata-rata harga pangan sumber protein hewani hasil perikanan, yang diwakili oleh ikan air tawar meningkat sebesar 9,7 kali lipat (lihat Tabel). Data tersebut memperlihatkan kepada kita, ternyata peningkatan rata-rata harga pangan produk unggas (daging dan telur ayam) selama 24 tahun terakhir adalah yang paling rendah jika dibandingkan dengan pangan hewani lainnya. Rata-rata laju peningkatan harga daging dan telur ayam masing-masing hanya 10,0%/tahun dan 10,6%/tahun, lebih rendah dari rata-rata tingkat inflasi yang besarnya 11,5%/tahun. Sebaliknya, peningkatan rata-rata harga daging sapi berada jauh di atas tingkat inflasi yaitu 13,9%/tahun. Fakta di atas memberikan gambaran, masih adanya peluang untuk memperoleh harga yang lebih baik bagi produk unggas khususnya daging dan telur ayam.
Tulisan lengkap: Download di Pustaka Unpad (pdf)

Program Ditjennak: Sarjana Masuk Desa (SMD)

2008-10-05T11:30:00.000+07:00

Untuk 2008 dikembangkan bekerjasama dengan 23 perguruan tinggi di 20 provinsi. Program Sarjana Membangun Desa (SMD), salah satu program Ditjen Peternakan (Ditjennak) Deptan, bertujuan memberdayakan kelompok tani ternak dengan sarjana peternakan dan dokter hewan sebagai pendamping, yang ditempatkan di pedesaan.

Di 2008, program SMD dilanjutkan,” papar Bambang Trisetyo Eddy, salah satu pembina lapangan SMD dari Fapet Undip Semarang. Karena selama setahun (2007) kegiatan ini menunjukan kemajuan dan perkembangan. Untuk 2008 akan dikembangkan lebih lanjut dengan bekerjasama 23 perguruan tinggi di 20 provinsi.Program SMD dilatarbelakangi kenyataan lapangan ketidakmampuan produksi domestik dalam memenuhi kebutuhan daging, terutama daging sapi. Disampaikan Bambang, Ditjennak memandang ketidakmampuan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi disebabkan tiga hal.

Aspek teknologi, kelembagaan dan permodalan,” sebut Bambang yang Pembantu Dekan III Fapet Undip. Penempatan sarjana peternakan dan dokter hewan di pedesaan diharapkan dapat membantu permasalahan peternak, memberikan solusi atas 3 aspek tersebut, melalui penerapan hasil-hasil penelitian perguruan tinggi maupun lembaga penelitian lainnya.Diharapkan, akan didapat sistem usaha budidaya sapi potong yang lebih efisien. Selain itu juga mampu meningkatkan pemberdayaan kelembagaan peternak, sehingga dapat mengakses berbagai potensi sumberdaya peternakan, permodalan dan peluang pasar. Yang pada gilirannya menumbuhkan jiwa kewirausahaan, mendorong ekonomi pedesaan berbasis sapi potong. Sehingga sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas sapi potong dapat terwujud.

Ada 6 komponen pelaku pelaksanaan program SMD meliputi ditjennak, perguruan tinggi, dinas peternakan provinsi, dinas peternakan kab/kota, SMD dan kelompok petani peternak. Sebagai pelaksana lapangan lebih banyak ditekankan pada sarjana atau dokter hewan dan kelompok petani peternak. Sementara yang lain berperan sebagai fasilitator dan pembinaan.Bagi sarjana atau dokter hewan yang berniat terjun dalam program ini, harus siap melaksanakan tugas minimal 3 tahun. Sementara kelompok petani peternak disyaratkan memiliki kelompok petani yang jelas, baik anggota, administrasi, perencanaan usaha serta kesiapan pengembangannya.

Sumber: http://www.trobos.com

University Admissions Scandal in Indonesia

2008-10-05T11:23:00.000+07:00

David Jardine

Barely a day goes by in Indonesia without yet another corruption story filling the newspaper headlines. Usually these scandals involve businessmen, members of the judiciary or government officials. The higher education sector, however, is not untainted.

April is the month when university admission examinations are set. This year saw some 34,000 would-be students sitting the entrance test at the country's oldest university, Gajah Mada, in the Central Java city of Jogjakarta. Of these some 28% had paid large 'brokerage' fees to a cohort of middlemen who had promised them 'guaranteed' places at the institution, a survey by the university's student executive board found.

The middlemen received payments as high as 200 million rupiah (US$22,000) and are in cahoots with university administration officials. The scandal is repeated at a number of the country's leading institutions yet the Ministry of National Education seems to be completely lacking in the will to clean out these Augean Stables.

Perhaps most alarmingly, places can be bought in medical faculties and other premium subject areas include engineering and law. It is not uncommon in the big cities such as Jakarta, Bandung and Surabaya to see 'crammer' institutions that run preparatory courses advertising 'guaranteed' entrance at leading universities.

Indonesia also faces the connected problem of highly-placed individuals sporting fake doctorates. Among them are allegedly the recent Vice-President, Hamzah Haz, as well as a number of members of the national House of Representatives. Fake doctorates from bogus North American universities are the vogue.

Meanwhile, the country faces a crisis of high-graduate unemployment and the climate of corruption encourages prospective students to chase places at the country's prestige institutions, which is where the brokers mostly operate, in the belief that degrees from them enhance their chances of finding a job.

Source: http://www.universityworldnews.com

Indonesia: High Graduate Unemployment

2008-10-05T09:22:00.001+07:00

David Jardine

Leading universities in the world’s fourth most populous nation are making serious efforts to deal with high unemployment among their graduates. The situation facing Indonesia is typical of other developing countries.

The data and analysis centre of Tempo, the country’s leading current affairs weekly magazine, broke fresh ground last year with its Guide to Universities and Job-matching Programs of Study. Reflecting the widespread unease at the high annual rate of graduates either failing to find work or having to settle for apparently unsuitable positions, the Tempo centre set out to assess the ‘marketability’ of graduates from the nation’s top 10 universities.

The study covered state and private institutions and found that in Indonesia, “the higher one’s education the smaller the chance one will get a job”. Research by Jobs DB, an Indonesian employment information service, reported that 50% of graduates were trained in disciplines that did not match job openings.

This leads directly to the perception that universities are not paying attention to the needs of the market and changes in it. Some institutions, however, were found by the centre to be conducting market research and carrying out internal reforms. These included the number one-placed University of Indonesia (UI), which has a mandatory English-language element to its placement test, and the Bogor Institute of Agriculture, which networks with agricultural bodies.

Some institutions now have links with companies through apprenticeship schemes for undergraduates. The Bandung Institute of Technology (ITB) has developed these through its engineering faculty.A number of leading institutions, among them UI and ITB, Gajah Madah University in Jogjakarta and the November 10 University in the East Java capital Surabaya, have joined an Asia-wide university consortium to improve practice. This has resulted in a number of them being placed in the Times Higher Education Supplement-QS World Top 500 rankings, with UI at 250, ITB at 258, Gajah Madah at 270 and Diponegoro University at 495.

One relevant item of assessment in the Times Higher table was the market absorption of graduates.Leading education reform campaigner, Professor Mochtar Buchorim, is one of those who believe the nation’s heavily bureaucratised education system is in need of a comprehensive overhaul. This would necessarily require replacement of the standardised multiple-choice national university entrance examination.

Sumber: http://www.universityworldnews.com

Ranking Webometrics Juli 2008: Unpad ke-4110

2008-09-29T16:50:00.001+07:00

Nugraha Setiawan

Perankingan perguruan tinggi yang paling mutakhir dilakukan oleh Webometrics, telah dilakukan pada bulan Juli 2008, selanjutnya akan dilakukan perankingan kembali pada bulan Januari 2009. Dari sekitar 16.000 perguruan tinggi di dunia ternyata Unpad hanya menduduki ranking ke-4110 saja. Walaupun perankingan yang dilakukan Webometrics bukan untuk menilai kinerja institusi, tetapi hanya untuk menilai kinerja bagaimana universitas tersebut mempublikasikan dirinya di jagat maya, namun menurut saya hal itu sangat penting untuk menjadi perhatian, kalau Unpad ingin lebih dikenal oleh masyarakat dunia. Apalagi Unpad telah mencanangkan menjadi World Class University.

Di tingkat Asia saja Unpad tidak masuk ranking 100 besar, perguruan tinggi Indonesia yang masuk peringkat hanya UGM (ranking 74 Asia, 819 dunia) dan ITB (ranking 78 Asia, 826 dunia). Bahkan di tingkat nasional, Unpad hanya menduduki ranking ke-16, dikalahkan oleh USU, Unhas, bahkan Universitas Lampung.

Dalam metodologinya Webometrics memakai 4 kriteria penilaian. 1. Size (S), banyaknya halaman yang dapat dicari oleh searching engine Google, Yahoo, Live Search, dan Exalead. 2. Visibility (V), banyaknya unique external links yang dapat diakses. 3. Rich File (R), penilaian terhadap aktivitas akademik dan banyaknya publikasi baik dalam bentuk pdf, ps, doc, maupun ppt. 4. Scholar (Sc), banyaknya paper, laporan penelitian, dan sitasi.

Untuk masing-masing kriteria, Unpad memiliki ranking: 3156 (S), 3689 (V), 5141 (R), dan 8712 (Sc). Jadi yang perlu banyak mendapat perhatian, Unpad dalam situsnya harus lebih memperbanyak mempublikasikan karya ilmiah, hasil penelitian, dan karya-karya akademik lainnya yang bermutu agar banyak disitasi orang.

Apakah Swasembada Daging Sapi Hanya Omong Kosong?

2008-09-28T15:22:00.000+07:00

Apakah pilihan kebijakan Swasembada Daging Sapi suatu pilihan yang benar ? Jawabannya kembali kepada kita semua karena swasembada daging sapi merupakan upaya kita untuk lebih mensejahterakan peternak dalam negeri. Selain itu upaya berswasembada daging sapi kita secara bertahap menurunkan ketergantungan kita terhadap pihak lain. Dalam kondisi seperti saat ini, dimana 70 persen kita baru mampu memenuhi supply domestik, 30 persen dari impor, ini adalah pilihan kebijakan yang sama sekali belum terlambat. Bayangkan apabila supplai domestik hanya 30 persen dan 70 persen tergantung impor. Apa jadinya ? Berarti pada kondisi ini tingkat ke swasembadaan kita atau bahkan kedaulatan daging berada di pihak luar, oleh karena itu pilihan swasembada daging selain belum terlambat juga dalam rangka untuk menggerakkan seluruh potensi dalam negeri. Mumpung belum terlambat !

Disisi lainnya keinginan untuk berswasembada daging sebenarnya sudah sejak lama yaitu dimulai sejak era Menteri Bungaran Saragih (2000 – 2004), tetapi keinginan yang luhur tersebut belum ditindaklanjuti secara operasional sampai tingkat lapangan. Baru menjadi selogan, wacana dari rapat ke rapat, seminar ke seminar. Ibaratnya hanya menjadi ”Talking Policy”. Kita tidak berniat menyalahkan keadaan lampau, tetapi kita akan mengacu kepada berbagai kelemahan ataupun kelebihan yang ada untuk menuju kedepan, pilihan kebijakan swasembada daging sapi tahun 2010, yang telah kita pilih.

Dengan berbagai macam kelemahan-kelemahan mari kita garap bersama swasembada daging tersebut Pergeseran ke Makna Image Sementara nilai impor ternak dan daging sapi dari tahun ke tahun meningkat, data menunjukan dari realisasi impor ternak sapi potong bakalan dari Australia pada th 2007 saja sudah mencapai 496.368 ekor dan daging sapi diperkirakan sekitar 69.000 ton. Angka-angka ini khususnya untuk ternak sapi bakalan, yang menurut BPS rata-rata akan meningkat 13,4 persen pertahun memang diperlukan upaya-upaya khusus untuk menurun kan impor sapi bakalan dan daging tersebut.

Importasi ternak sapi bakalan dan daging pada awalnya yaitu th 1985 hanya dijalankan karena semata-mata untuk memenuhi kebutuhan daging sapi yang berkualitas yang belum mampu diproduksi dalam negeri, importasi tersebut diperuntukkan pada segmen-segmen pasar tertentu misalnya : Restoran berbintang, Hotel-hotel Internasional dengan memenuhi kebutuhan eks Patriat yang bekerja pada pengeboran minyak dan pekerja-pekerja asing lainnya. Pada waktu itu daging impor dan sapi bakalan impor tidak pernah memasuki pasar becek.

Kini makna dari importasi tersebut telah berubah dan bergeser. Importasi dimaksudkan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat umum sehingga kemudian dihitung berapa kebutuhan untuk konsumsi (demand) dan berapa supply dalam negeri. Pergeseran dan makna dari kebijaksanaan importasi tersebut hendaknya dapat kita luruskan kembali, sehingga benar-benar industri peternakan rakyat dapat menjadi tulang punggung yang dapat menopang kokoh industri sapi didalam negeri. Kemudian kita jadikan kegiatan importasi tersebut hanya benar-benar sebagai pelengkap karena memang kita belum mampu menghasilkannya.

Akibat dari kebijakan yang telah mulai bergeser tersebut maka timbullah “Booming” permintaan importasi sapi bakalan dan daging serta jerohan. Kembali Ke Khittah Kalau kita berkeinginan berswasembada daging sapi 2010 maka kita harus kembali ke “ke khittoh” makna importasi tersebut agar tidak terjadi kebablasan impor yang membabi buta. Sehingga terpaksa kita lakukan import sapi kiloan menjadi sapi bibit dan bahkan kita mengimpor usus, paru dan bahan-bahan afkir lainnya. Kita akui kelemahan kita. Perbibitan ternak belum berjalan sebagaimana mestinya.

Pada hal inilah kunci sebenarnya dalam usaha budidaya ternak kita. Pemerintah belum berhasil mewujudkan Sistem perbibitan ternak besar yang terpadu dan berkelanjutan. Sistem Perbibitan ternak kita masih berjalan parsial, mengintegrasikan semua subsistem perbibitan ternak yang ada, termasuk sumber daya manusia, Teknologianggaran dan segmen segmen pasar yang dapat menangkap output dari tiap-tiap subsistem yang ada.

Demikian juga soal daya saing. Kalau soal daya saing itu akan tercapai bila kita berhasil mengefesienkan laju produksi. Efisiensi akan tercapai kalau skala ekonomi usaha terwujud. Tetapi kita masih memiliki banyak keunggulan-keunggulan yang orang lain tidak punya Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2010, bukanlah sekedar omong kosong tetapi karya nyata yang harus diwujudkan. Tentunya Memerlukan dukungan bersama. Memang suatu pilihan kegiatan itu tidak hitam atau putih, benar atau salah, tetapi seberapa banyak orang yang dapat memetik manfaatnya. Semakin banyak orang memetik manfaat semakin tidak omong kosong suatu kebijakan.

Sumber: http://www.ditjennak.go.id/

Peringatan Hari Lahir Peternakan dan Kesehatan Hewan ke VI Tahun 2008

2008-09-28T15:15:00.000+07:00

Hari lahir peternakan dan kesehatan hewan merupakan kesepakatan bersama antara para pakar, para sesepuh, akademisi dan masyarakat peternakan dan kesehatan hewan serta penelusuran sejarah yang cukup cermat, memutuskan untuk menetapkan bahwa tanggal 26 Agustus 1826 sebagai hari lahirnya peternakan dan kesehatan hewan.

Pada tanggal 26 Agustus 2008 lalu, telah diselenggarakan peringatan hari lahir peternakan dan kesehatan hewan yang ke VI, dalam sambutannya Direktur Jenderal Peternakan menyampaikan sebagai berikut : 1. Faktor penting dalam membangun peternakan dan kesehatan hewan adalah intensitas komunikasi antar pemerintah, peternak, industri dan pelaku usaha, para pakar, peneliti dan akademisi serta pihak lain. 2. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa percaya diri mempersatukan gerak langkah dan meningkatkan koordinasi terutama dalam upaya mewujudkan program swasembada daging sapi tahun 2010 serta program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan lainnya yang strategis melalui pemanfaatan sumberdaya lokal baik pengembangan ternak lokal maupun pakan lokal. 3. Konsekuensi pembangunan peternakan terhadap jenis dan jumlah ternak sebagai sumber produksi daging, telur dan susu dapat berakibat pula terhadap munculnya bebarapa penyakit hewan yang membahayakan bagi ternak maupun yang dapat menular kepada manusia sehingga aparat peternakan dan kesehatan hewan perlu meningkatkan pelayanan kesehatan hewan semaksimal mungkin.

Sebagai penutup dari sambutan Ditjen Peternakan berharap melalui hari lahir peternakan dan kesehatan hewan Indonesia tahun ini dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaraan masyarakat terhadap pentingnya sub sektor peternakan dan kesehatan hewan sekaligus merupakan peluang bagi aparatur untuk meningkatkan profesionalisme dalam mengemban tugas yang diamanatkan.

Sumber: http://www.ditjennak.go.id

Undangan mengisi Blog Sosek Fapet Unpad

2008-09-27T15:17:00.000+07:00

Assalamu'alaikum wr. wb.

Hari ini Sabtu 27 September 2008, saya mencoba membuat sebuah blog yang ditujukan sebagai media komunikasi Staf Pengajar Sosek Fapet Unpad, baik intern, dengan civitas akademika, masyarakat akademik, maupun dengan masyarakat yang lebih luas.

Blog ini dapat bersisi opini tentang dunia peternakan khususnya yang terkait dengan bidang sosial ekonomi, juga kajian ilmiah yang berupa studi literatur maupun hasil penelitian.

Kami menunggu komentar dari Bapak/Ibu Staf Pengajar Sosek Fapet Unpad, seandainya SETUJU untuk melanjutkan pengelolaan Blog ini, kami mengundang untuk ikut berpartisipasi dengan mengirimkan e-mail ke Pengelola (tentatif) dengan alamat: nugraha.unpad@yahoo.com, atau menuliskankan alamat e-mail pada bagian komentar yang bisa Bapak/Ibu Klik pada bagian bawah postingan ini.

Setelah menerima e-mail Bapak/Ibu, kami akan melakukan verifikasi agar Bapak/Ibu Staf Pengajar Sosek Fapet Unpad dapat Sign-in langsung ke Blog tersebut untuk menulis berbagai pemikiran maupun kajian akademiknya tanpa melalui pengelola.

Terimakasih, Wassalamu'alaikum wr. wb.

The Trend of Animal Protein Consumption in Indonesia: Data Analysis of 2002-2005 National Socio Economic Survey

2008-09-27T14:58:00.000+07:00

Nugraha Setiawan
Jurnal Ilmu Ternak, Juni 2006, 6(1): 68-74

Abstract
The study is aimed at analyzing trend of animal protein consumption in Indonesia from 2002 to 2006, by carrying out indepth study on animal protein source. Secondary data analysis approach was used in this study. The data was analyzed by a descriptive statistical analysis. The result of the study showed there is a tendency of increasing on protein consumption in Indonesia. However if we take look at its source, animal protein consumption still has not been provided enough yet. Most of consumed animal protein was from fishery product, even though there was an increasing tendency of protein concumption from livestock product. Initially, the source of consumed protein was from milk and egg but then its turned to meet.
Keywords: consumption, animal protein.

Abstrak
Tulisan ini bertujuan mengkaji perkembangan konsumsi protein hewani di Indonesia antara tahun 2002-2005, dengan melakukan pendalaman pada sumber protein asal ternak. Metode studi memakai pendekatan penelaahan data sekunder, dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil pengkajian menunjukkan, telah terjadi peningkatan konsumsi protein. Namun jika dilihat dari sumbernya, konsumsi protein hewani masih kurang memadai. Sebagian besar protein hewani yang dikonsumsi berasal dari produk perikanan, walaupun ada kecenderungan konsumsi protein yang berasal dari produk peternakan semakin meningkat. Pada awalnya, yang lebih banyak dikonsumsi adalah protein yang berasal dari telur dan susu, tetapi kemudian berubah menjadi lebih banyak bersumber dari daging.
Kata Kunci: konsumsi, protein hewani.